Pemisahan Kementerian Hukum Dengan Kementerian HAM, Langkah Presiden Prabowo Berikan Layanan Terbaik Untuk Rakyat.

NasionalPos.com, Surabaya-  Praktisi Hukum Andi Darwin Rangreng, SH, MH mengatakan dipecah-nya Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, itu tentunya dapat di pahami sebagai upaya Presiden Prabowo Subianti  untuk menjadikan lembaga itu dapat fokus pada bidangnya masing-masing, selain itu, dirinya menilai  hal itu merupakan salah satu bentuk strategi  agar  harapan  dalam cita-cita  yang di inginkan oleh  Presiden  Prabowo bisa maksimal dalam implementasi  penyelenggaraan  tersebut, tepat sasaran  dan setidak nya pemecahan Kementerian itu dalam  dinamika persoalan tidak di bebankan  oleh satu mentri saja  akan tetapi  di distribusikan ke mentri yang lain, Agar usaha  dan cita

“Serta target  bisa tercapai yang bertujuan memberikan pelayanan  dan service terbaik untuk masyarakat indonesia pada umum  nya, jadi saya rasa pemisahan tersebut sangatlah beralasan  walapun   kalau di tinjau dari segi anggaran  ,akan mengeluarkan anggaran  yang tidak sedikit,”tutur Andi Darwin Ranreng, SH, MH kepada nasionalPos.com, Jumaat, 1/11/2024 di Surabaya Jawa tImur, di sela-sela kegiatan memberikan materi khsus provesi advokat di Jawa Timur.

Menurut Andi, sebelum dipecah menjadi tiga, memang terdapat ketidaksesuaian antara satu bidang dan bidang lainnya, Untuk itu, dengan dipecah-nya Kementerian hukum dan Kementerian HAM, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, selain ada keunggulannya pemecahan kementerian juga terdapat kekurangan yaitu adanya beban biaya yang bertambah, Kelemahannya pemborosan anggaran, karena selama ini Kemenkumham hanya Rp18 triliun. Kemarin Menteri HAM meminta hingga Rp20 triliun, Sungguh ironis  kalau seumpama  anggaran sudah maksimal tidak di barengi dengan etos kerja yang tidak maksimal .

“Saya menyikapi ini  adalah bentuk dari sebuah kedinamikaan yang koprenship terarah  sesuai dengan harapan dengan melakukan trobosan yang baru dalam  menangani  berbagai polemik dan permasalahan  yang di hadapi sekarang dan masa yang akan datang .. yang intinya  semua itu bisa dikerjakan tuntas.. oleh lembaga tersebut dengan menambah mentrinya menjadi  bagian terpisahkan tetapi  dengan arahan tepat guna.” Tukas Andi Darwin Ranreng, SH, MH

Lebih lanjut Andi mengatakan mengenai Ekfektif  tidak nya dalam  keberadaan pemisahan tesebut  tentunya ini merupakan  dinamika  kebutuhan  suatu Pengaturan  strategi yang dinjalankan  oleh pres prabowo sebagai kepala pemerintahan dalam usaha ini semua, Jelas  perubahan tersebut juga di barengi dengan banyak pertimbangan  sehingga  kementerian tersebut di pisahkan, hal itu terjadi disebabkan oleh dimungkinkan  adanya permasalahan sudah  terlalu pelik, dan tidak sesuai dengan  target ataupun  tidak banyak perubahan  dalam penyelesaian  pekerjaan  di kementerian tersebut, yang selama ini nampak  banyak  sayap  yang harus di kontrol oleh satu mentri saja, akibatnya justru Kementerian tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang membelitnya, Nah  justru yang dianggap tidak efektif oleh karena tidak tepat sasaran dan target yang tidak tercapai.

“Dengan demikian pemisahan Kementerian Hukum dan Kementerian HAM sudah tepat, dan ini merupakan bentuk dari strategi presiden untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat nya  dan juga kepentingan internasional pada umum nya.”pungkas Andi Darwin Rangreng, SH, MH yang juga menjabat Vice President Kongres Advokat Indonesia.