Home » Hukum » Peredaran Obat Keras Jenis Narkotika di Cimanggis Depok Seperti Tidak Tersentuh Hukum

Peredaran Obat Keras Jenis Narkotika di Cimanggis Depok Seperti Tidak Tersentuh Hukum

Syamsul Bahri 30 Nov 2024 106

 

Nasionalpos.com ll Kabupaten Bogor- Menghancurkan kehidupan generasi bangsa. Para pelaku penjual obat-obatan jenis narkotika Tramadol, Eximer dan berbagai merk lain dengan berkedok menjadi kios penjual kosmetik, kios penjual sembako atau kios penjual asesoris hp dipinggir jalan. Dalam menjalankan aksi kejahatan mereka seperti tidak tersentuh oleh hukum dan mengabaikan keselamatan masyarakat dilingkungan sekitar.

Peristiwa ini terungkap dari hasil penelusuran team awak media yang menemukan tempat penjualan obat-obatan jenis narkotika tersebut di Jalan Raya Bogor-Depok, tak jauh dari lokasi keberadaan Polsek Cimanggis Depok. Jumat, (29/11/2024).

Hal ini tentu jadi bahan pertanyaan luas bagi semua kalangan Masyarakat, kenapa para pelaku penjual obat obatan jenis narkotika tersebut tidak bisa di tindak secara hukum. Sedangkan bahaya obat yang mereka jual bebas tanpa resep dokter begitu jelas sangat mengancam kesehatan banyak orang.

Dalam praktek usaha nya, para pelaku yang mayoritas dari Daerah Provinsi Aceh ini tidak pandang bulu terhadap siapa saja yang ingin jadi pelanggan mereka, baik itu orang dewasa maupun anak sekolah tetap akan dilayani.

Lantaran tergolong obat jenis Psikotropika, dampak dari mengkonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter bisa berakibat fatal seperti ketergantungan atau sipemakai aktif dapat mengalami penyakit mental yang membahayakan bagi orang lain.

Baca Juga :  Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Disetujui Bapemperda DPRD DKI

Saat investigasi, tim awak media mencoba mengadukan peristiwa itu kepada petugas Kepolisian Sektor Cimanggis, salah seorang anggota Polsek berinisial (RF) dengan pangkat Brigadir, yang bertugas di unit pelayanan SPKT mengarahkan awak media untuk mengadu ke Mapolres Depok, dengan alasan Polsek Cimanggis tidak ada unit satuan Reserse Narkoba nya.

” Untuk selanjutnya, beberapa orang awak media akan mencoba membuat pengaduan terkait peredaran obat-obatan terlarang ini kesemua instansi terkait, agar bisa memberantas pelaku kejahatan yang diduga terstruktur serta mengamankan barang bukti dan menangkap sipelaku di TKP, harapan saya APH setempat merespon baik dan cepat pengaduan ini, ” ujar Herna dan team awak media.

Sementara itu, Putra Chan. Salah seorang aktivis lingkungan dari LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) GANN ( Gerakan Anti Narkoba Nasional) yang geram melihat ulah para pelaku penjual obat obatan terlarang itu ikut berkomentar saat dirinya bertemu awak media.

” Apa jadinya generasi bangsa ini ? Hancur sudah akibat ketergantungan obat obatan jenis narkotika itu, lama-lama mereka bisa gila. Harus nya para pelaku penjual ditangkap seperti di Wilayah hukum lainnya. Banyak pelaku yang ditangkap dan ditutup semua kios mereka, gaada yang boleh buka. Ini ko Wilayah Cimanggis bebas banget ya ?,” ujar Putra.

Baca Juga :  Jasad lima remaja di Kali Bekasi telah teridentifikasi

Begitu juga komentar dari Erwin Kotalima. Team Hukum Media saat menyoroti penomenal peredaran obat-obatan jenis narkotika yang sekarang lagi marak dilingkungan masyarakat tersebut.

” Sudah menjadi kewajiban dari para Kepala Pemerintah Wilayah setempat untuk peduli terhadap masyarakat nya, juga Aparat Penegak Hukum dan seluruh Instansi terkait lain nya agar menindak tegas para penjual obat obatan jenis narkotika diwilayah nya. Mereka, para pelaku kejahatan penjual obat tersebut bisa ko dijerat dengan Pasal 196 juncto Pasal 98 ayat 2 subsider Pasal 197 juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun,” ungkap Erwin SH.

Erwin SH. Juga menambahkan, siapa saja yang mengetahui suatu tindak kejahatan tapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib maka bisa dikenakan pasal undang-undang persekongkolan dengan kejahatan.

Untuk diketahui, saat ini peredaran obat-obatan jenis narkotik yang di jual bebas diberbagai wilayah Jawa Barat dan sangat mengkawatirkan ini sedang menjadi perhatian masyarakat dan penanganannya oleh pemerintah setempat serta Aparat Penegak Hukum (APH) tengah menjadi sorotan berbagai Media, LSM dan Ativis Lingkungan.

(Red/HR/Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Polsek Bayang Amankan Terduga Pelaku Pencurian, Sejumlah Barang Bukti Turut Diamankan

Primadoni,SH

25 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Unit Reskrim Polsek Bayang, Polres Pesisir Selatan, berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Kampung Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Terduga pelaku Inisial RR  (36), Minang, beralamat di Kampung Limau Asam, Kenagarian Asam Kamba, Kecamatan Bayang, Kabupaten …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

Anggaran Operasional Disporaparekraf Pesibar Tembus Rp1,5 Miliar, Rakyat Dapat Apa?

Iyut Ermawati - Karawang

13 Agu 2026

NASIONALPOS.com Pesisir Barat, 13 Agustus 2026 || Di tengah kebutuhan pembangunan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan ekonomi kreatif yang masih menanti sentuhan nyata, rencana belanja operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 justru menjadi sorotan. Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada Rabu, 12 Agustus 2026, anggaran operasional pada sejumlah …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

x
x