Home » Headline » Cegah TPPO, Ditjen Imigrasi Tunda Ribuan Penerbitan Paspor

Cegah TPPO, Ditjen Imigrasi Tunda Ribuan Penerbitan Paspor

dito 16 Jul 2024 207

NasionalPos.com, JakartaDirektorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencatat sebanyak 3.541 paspor yang ditunda penerbitannya sejak 2023. Penundaan penerbitan paspor ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kami melakukan penundaan penerbitan paspor Juni 2024 ini sekitar ada 3.000-an. Ini sebagai langkah nyata dalam penindakan TPPO,” kata Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Arvin Gumilang kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Baca Juga :  Kapolda: Pelaksanaan shalat Idul Adha di Tanah Papua berlangsung aman

Lebih lanjut, Arvin mengatakan ada beberapa faktor atau pertimbangan dalam penetapan penundaan penerbitan paspor tersebut. Salah satu faktornya yakni tidak meyakinkannya pemohon pemegang paspor saat melakukan pengajuan.

“Ada berbagai macam pertimbangan dan kalau di lapangan itu seperti paspornya hilang waktu kehilangan BAP. Kita lihat dan ditangguhkan ada juga pada saat wawancara tidak meyakinkan,” ujar Arvin

Baca Juga :  Seekor Anak Gajah Sumatera Lahir di Elephants Flying Squad TN Tesso Nilo

“Artinya ketika melakukan perjalanan tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Itu juga kita lakukan penundaan, makanya tadi sampai angka 3.000.”

Selain itu, Arvin menyampaikan penundaan penerbitan paspor didominasi mereka yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berstatus ilegal. Ditjen Imigrasi terus berkoordinasi dengan BP2MI untuk melakukan profiling terhadap calon pemegang paspor.

“Jadi artinya kami komitmen. Terhadap pencegahan TPPO itu sangat tinggi,” kata Arvin.


Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

x
x