” Implementasi Pemberlakuan KUHP baru Permasalahan, Implikasinya dan Solusinya”

Di tulis oleh A Darwin Rangreng SH MH praktisi hukum dan Advokat Publik 

Di dalam pemberlakuan KUHP baru, di temukan berbagai permasalahan yang terkait dengan Rendahnya Kepercayaan Masyarakat: Kekhawatiran akan penyalahgunaan “pasal karet” membuat sebagian masyarakat meragukan objektivitas penegakan hukum, sehingga mungkin ada yang enggan bekerja sama dengan aparat.

– Potensi Penyalahgunaan Kewenangan: Jika tidak ada pengawasan yang ketat, pasal yang dianggap buram bisa dimanfaatkan untuk menjerat pihak tertentu atau membatasi aktivitas sipil dan demokrasi, seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat dan beberapa pihak terkait.

– Ketidakpastian Hukum: Konsep “hukum yang hidup” dalam KUHP baru bisa menyebabkan penerapan hukum yang tidak seragam di berbagai daerah, karena norma adat yang berbeda-beda, sehingga merusak prinsip nullum crimen sine lege (tidak ada tindak pidana tanpa hukum tertulis).

2. Upaya Penegak Hukum dan Pengacara

– Penegak Hukum:

– Peningkatan Profesionalisme: Aparat diminta bekerja lebih sesuai aturan, dengan mekanisme kontrol yang lebih ketat, seperti izin hakim untuk upaya paksa dan pembatasan metode investigasi khusus.

– Pemahaman yang Benar: Wamenkum HAM menegaskan bahwa anotasi pada KUHP baru bertujuan untuk memperjelas tafsir dan mencegah penyalahgunaan, sehingga aparat diharapkan memahami maksud sebenarnya dari setiap pasal.

– Pengacara:

– Peran yang Lebih Aktif: Dalam proses hukum, advokat kini memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, mengakses bukti seperti rekaman CCTV, dan bahkan mendampingi pihak yang diperiksa sejak tahap awal, bukan hanya ketika menjadi tersangka.

– Advokasi dan Pengawasan: Pengacara juga dapat berperan dalam mengawasi penerapan hukum dan mengajukan tantangan hukum jika ditemukan penyalahgunaan pasal yang dianggap kontroversial.

3. Upaya yang Harus Dilakukan Negara

Negara tidak boleh membiarkan kondisi kontroversi begitu saja, melainkan perlu melakukan upaya antisipasi, antara lain:

– Penyampaian Informasi yang Jelas: Melakukan sosialisasi yang masif dan terarah tentang isi KUHP baru, termasuk penjelasan mengenai pasal-pasal yang dianggap kontroversial, agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar.

– Peningkatan Pengawasan: Membentuk mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

– Keterbukaan untuk Revisi: Jika dalam penerapan ditemukan ketentuan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau berpotensi merugikan, negara harus terbuka untuk melakukan evaluasi dan revisi melalui mekanisme yang sah

Undang undang No.1 Tahun 2023) yang mulai berlaku 2 Januari 2026:

Aspek Positif dalam Pelaksanaan

– Keadilan Restoratif: Diatur dalam seluruh tahapan perkara, mulai dari penyidikan hingga pasca-pemidanaan. Terdapat mekanisme pengakuan bersalah dengan keringanan hukuman dan perjanjian penundaan penuntutan bagi korporasi, yang semuanya memerlukan persetujuan pengadilan. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan pemaafan korban dan upaya pemulihan untuk meringankan hukuman, serta menghindari penjara jika memungkinkan.

– Perluasan Definisi Tindak Pidana: Misalnya pada delik perkosaan (Pasal 473), yang tidak lagi terbatas pada penetrasi penis ke vagina saja, namun juga mencakup penetrasi ke anus atau mulut, serta penggunaan benda, yang lebih melindungi otonomi tubuh dan persetujuan.

– Pengaturan Tindak Pidana Korporasi: Mengatur secara lebih jelas tanggung jawab korporasi atas tindak pidana yang dilakukan, mengambil alih sebagian ketentuan yang sebelumnya ada dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Tantangan dalam Pelaksanaan

– Keseragaman Interpretasi: Beberapa pasal, termasuk yang terkait “hukum yang hidup” (hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat), masih menjadi perdebatan. Meskipun harus tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan HAM, konsep ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan penerapan yang tidak seragam di berbagai daerah.

– Pemahaman dan Kompetensi Penegak Hukum: Dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan aparat penegak hukum dapat menerapkan KUHP baru dengan benar, menghindari penyalahgunaan atau kriminalisasi yang tidak proporsional.

– Harmonisasi dengan Sistem Hukum Lain: Perlu upaya untuk menyelaraskan KUHP baru dengan peraturan terkait lainnya dan memastikan tidak ada benturan dengan prinsip hukum yang sudah mapan.

Upaya Pendukung Pelaksanaan

– Sosialisasi dan Pendidikan: Kementerian Hukum dan HAM serta pihak terkait telah melakukan berbagai kegiatan seperti seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai isi KUHP baru.

– Pembuatan Peraturan Pelaksanaan: Beberapa peraturan pelengkap seperti KUHAP baru telah disahkan untuk memberikan panduan yang lebih rinci dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.