Ketua DPD Minta Luhut Hentikan Polemik Tunda Pemilu dan Presiden Tiga Periode

- Editor

Senin, 4 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

La Nyalla

La Nyalla

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menghentikan wacana penundaan pemilu 2024 dan presiden tiga periode. Karena, polemik itu hanya menimbulkan kemarahan publik.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” tegas La Nyalla dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Baca Juga :   DPR Bilang Tak Akan Proses Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

La Nyalla mengungkapkan bahwa dukungan kepala desa yang mengklaim berasal dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) agar pemerintahan Jokowi dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 dari sebelumnya 28 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di saat yang sama, sentimen publik tengah diaduk-aduk persoalan ekonomi, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen.

Baca Juga :   Terlapor Komisioner KPU Tak Hadiri Sidang Soal Keterwakilan Perempuan

Karena itu, lanjut La Nyalla, ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi tiga periode. Apabila jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat aksi turun ke jalan berpotensi meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” pungkasnya. (*)

 

 

Berita Terkait

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI
KPU Bakal Pertahankan Hasil Pemilu 2024 Saat Di sidang MK
Aspirasi Pendemo Tolak Pemilu Curang di DPR RI Diterima Legislator
Opsi Penetapan Hasil Pemilu Pada 20 Maret 2024 di Buka KPU
Legislator Minta Otorita IKN Antisipasi Masalah Pindahan Orang ke IKN 18
Pengadilan Rakyat Solusi Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Peradilan
Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, Eka Ahmad Munandar, Sampaikan Terima Kasih kepada Masyarakat Desa Gandasari
Sang Pengamat Politik; R.Wempy Syamkarya, menyebut, “Bandung Lautan Korup”
Berita ini 95 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:12 WIB

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Jumat, 22 Maret 2024 - 13:17 WIB

KPU Bakal Pertahankan Hasil Pemilu 2024 Saat Di sidang MK

Selasa, 19 Maret 2024 - 20:32 WIB

Aspirasi Pendemo Tolak Pemilu Curang di DPR RI Diterima Legislator

Senin, 18 Maret 2024 - 21:11 WIB

Opsi Penetapan Hasil Pemilu Pada 20 Maret 2024 di Buka KPU

Senin, 18 Maret 2024 - 20:15 WIB

Legislator Minta Otorita IKN Antisipasi Masalah Pindahan Orang ke IKN 18

Sabtu, 16 Maret 2024 - 20:46 WIB

Pengadilan Rakyat Solusi Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Peradilan

Jumat, 15 Maret 2024 - 12:20 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, Eka Ahmad Munandar, Sampaikan Terima Kasih kepada Masyarakat Desa Gandasari

Kamis, 14 Maret 2024 - 13:49 WIB

Sang Pengamat Politik; R.Wempy Syamkarya, menyebut, “Bandung Lautan Korup”

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB