Home » Politik » Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral

Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral

dito 14 Des 2023 230

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) di masa pemilu jangan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan capres cawapres. Sebab, bansos merupakan program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan uang negara.

“Cara seperti itu harusnya tidak boleh digunakan karena program bansos adalah program menggunakan uang negara yang juga berasal dari uang rakyat, dari pajak,” ujarnya kepada pers, Kamis 14/12/2023.

Baca Juga :  Pengolahan Limbah Sungai Cisadane Jadi Produk Ekraf, Didukung Menparkeraf Sandiaga Uno

Lili menilai kampanye pasangan capres cawapres yang menggunakan isu bansos untuk menekan rakyat merupakan sebuah penyelewengan. Rakyat tidak boleh diancam dengan memanfaatkan program tersebut.

“Saya kira itu tidak benar dan penyelewangan program bansos, yang berasal dari dana negara atau APBN, dijadikan instrumen agar rakyat memilih pasangan tertentu,” kata dia. Lili pun meminta DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Bahkan pihak-pihak yang menyalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral perlu diingatkan dan dipanggil DPR.

Baca Juga :  Korban Selamat Kebakaran Plumpang di Tempat Pengungsian Dikunjungi Presiden Jokowi

“DPR sebagai lembaga yang berhak melakukan pengawasan tentang jalannya program bansos, harus mengingatkan atau melarang agar jangan disalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral,” tandasnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan yang merupakan bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran mengatakan masyarakat harus memilih Prabowo-Gibran agar program bansos bisa dilanjutkan. Hal itu disampaikannya saat kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x