Home » Politik » Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral

Program Bansos Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Elektoral

dito 14 Des 2023 171

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) di masa pemilu jangan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan capres cawapres. Sebab, bansos merupakan program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan uang negara.

“Cara seperti itu harusnya tidak boleh digunakan karena program bansos adalah program menggunakan uang negara yang juga berasal dari uang rakyat, dari pajak,” ujarnya kepada pers, Kamis 14/12/2023.

Baca Juga :  Di Bisnis Transportasi Online, Skema Kemitraan Berprinsip Simbiosis Mutualisme Lebih Tepat Daripada Skema Langganan atau skema Pekerja

Lili menilai kampanye pasangan capres cawapres yang menggunakan isu bansos untuk menekan rakyat merupakan sebuah penyelewengan. Rakyat tidak boleh diancam dengan memanfaatkan program tersebut.

“Saya kira itu tidak benar dan penyelewangan program bansos, yang berasal dari dana negara atau APBN, dijadikan instrumen agar rakyat memilih pasangan tertentu,” kata dia. Lili pun meminta DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap program tersebut. Bahkan pihak-pihak yang menyalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral perlu diingatkan dan dipanggil DPR.

Baca Juga :  Bersama Eksekutif Bidang Pemerintahan, Komisi A Bahas RKPD 2024

“DPR sebagai lembaga yang berhak melakukan pengawasan tentang jalannya program bansos, harus mengingatkan atau melarang agar jangan disalahgunakan program bansos untuk kepentingan elektoral,” tandasnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan yang merupakan bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran mengatakan masyarakat harus memilih Prabowo-Gibran agar program bansos bisa dilanjutkan. Hal itu disampaikannya saat kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

x
x