Perpanjangan Usia Pensiun dalam RUU Polri Berpotensi Tumpuk Jabatan Perwira

NasionalPos.com, Jakarta-  Rancangan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang saat ini sedang dibahas di lembaga Legislatif, justru mengundang polemik publik dikarenakan terdapat banyak substansi pasal yang kontroversi, salah satunya yang menjadi sorotan publik yakni mengenai perpanjangan Usia Pensiun atau adanya penambahan usia pensiun, berimplikasi pada menumpuknya pangkat pada tingkatan Perwira Menengah (Pamen) maupun Perwira Tinggi (Pati) demikian di sampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto kepada wartawan, Jumaat, 21/6/2024 di Jakarta.

“Sebagaimana pada Pasal 30 ayat 2 batas usia pensiun Anggota Polri jadi 58 tahun bagi bintara dan tamtama, 60 tahun bagi perwira; dan 65 tahun bagi pejabat fungsional, berdampak pada penumpukan jabatan Pati-Pamen”, ungkap Rasminto.

Selain itu, lanjut Rasminto,  keberadaan pasal tersebut juga berpotensi munculnya masalah terhadap regenerasi di dalam tubuh Polri, sebab dengan memperpanjang masa dinas perwira tinggi maupun anggota polisi senior, bisa berdampak terhambatnya promosi serta pengembangan karir bagi perwira muda,  sehingga menciptakan stagnasi regenerasi di dalam organisasi Polri, tidak hanya itu, situasi tersebut juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan demografis dan menurunkan semangat serta motivasi para anggota yang lebih muda.

“Pengaruh jangka pendeknya masalah stagnasi peluang karir perwira muda yang semakin menyempit”, tuturnya.

Rasminto juga mengungkapkan bahwa fakta yang mendasar saja adanya data susunan personel (DSP) terjadi ketimpangan pada Pati-Pamen, Berdasarkan katalog data.go.id jumlah personil Polri TW II 2023 ada masalah ketimpangan DSP Perwira, misal DSP Pati di mabes 182 personel, riilnya ada 370 personel, jadi melebihi 200% dari kondisi DSP ideal, belum lagi DSP Pati di Polda ada 68 personil, riilnya 69 personel, ini kan jelas timpang, namun untuk DSP di tingkat Pamen justru sebaliknya.

“Jumlah DSP Pamen di Mabes sebanyak 4,996 personel, riilnya 3,298 personel sedangkan di Polda ada 21,900 personil, namun riilnya 9,780 personil. Kan masih kurang jumlahnya ini untuk Pamen”, tukasnya

Menurut Rasminto, dirinya mencermati bahwa dampak  perpanjangan usia pensiun juga bisa mempengaruhi dinamika kepemimpinan di Polri, sebab, gaya kepemimpinan dan pendekatan manajerial yang lebih tradisional dari anggota Polri senior mungkin tidak selalu selaras dengan tuntutan zaman dan perubahan lingkungan kerja yang dinamis.

Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan DPR dapat mencermati dan mempertimbangkan implikasi beban anggaran negara yang semakin meningkat, seiring dengan biaya perawatan  kesehatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi untuk penambahan usia pensiun,

“Saya sangat berharap pemerintah maupun DPR, agar tidak buru-buru memutuskan suatu aturan di Revisi Rancangan UU Polri, akan tetapi diperlukan  kecermatan dalam mengevaluasi kebijakan ini, agar tetap selaras dengan tujuan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas Polri dalam fungsi Kamtibmas dan Gakkumnya”, tandas Rasminto.