Home » Politik » MAUNG Berperan Penting Awasi Pilkada

MAUNG Berperan Penting Awasi Pilkada

Syamsul Bahri 04 Nov 2024 108

 

Nasionalpos.com ll PONTIANAK

Ketua Umum Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Hadysa Prana, mengajak seluruh jajaran DPC yang sudah tergabung menjadi pengurus dan anggota LSM MAUNG agar ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

“LSM mempunyai peranan penting ketika Pilkada, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan KKN,” kata Hady Senin (04/11/24).

Menurutnya masa pilkada dinilai sebagai salah satu masa yang rawan untuk tindakan Korupsi,Kolusi dan Nepostisme (KKN). Salah satunya adalah melalui praktek politik uang.
Ia juga menilai calon yang merupakan petahana berpotensi mengeksploitasi kewenangan untuk mendapatkan biaya politik.

Baca Juga :  Partai Ummat Desak Jokowi Pecat Luhut

“Itu kalau berbicara sebelum pelaksaaan pemilihan, setelah pilkada berlangsung pun juga masih ada celah. Contohnya yang terjadi pada kasus tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pilkada, yang menjerat nama Akil Mochtar, beberapa tahun silam” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, peran aktivis LSM MAUNG diperlukan untuk ikut melakukan pengawasan, sehingga pilkada berlangsung secara bersih.

Hady mengatakan aksi pemberantasan korupsi akan semakin maksimal jika dibarengi dengan partisipasi masyarakat.
“Bahkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi juga disebutkan partisipasi masryakat tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Memaknai Soft Landing Secara Obyektif & Kreatif, Negara Perlu Bentuk Team Independent Soft Landing

Pasal 1 angka 3 Undang-undang KPK berbunyi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk menunjang partisipasi itu LSM MAUNG juga harus terus meningkatkan pengetahuan peningkatan kapastitas Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Orang nomor satu di DPP LSM MAUNG

(Red/S.Bahri)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x