Home » Politik » INMIND Gelar Forum Group Discussion Bertajuk “Moderasi Beragama Demi Terciptanya Pemilu Damai 2024”

INMIND Gelar Forum Group Discussion Bertajuk “Moderasi Beragama Demi Terciptanya Pemilu Damai 2024”

dito 22 Des 2023 121

NasionalPos.com, Jakarta- Bertempat di Hotel Horison Grand Serpong pada hari Rabu 20 Desember 2023 kemaren,  Institut Moderasi Indonesia (INMIND) menyelenggarakan Forum Group Discussion Bertajuk “Moderasi Beragama Demi Terciptanya Pemilu Damai 2024,

Adapun maksud diselenggarakannya forum diskusi ini adalah untuk memperkuat nilai moderasi dan membangun kembali konteks toleransi beragama sebagai perwujudan kerukunan di Indonesia melalui gagasan Islam Wasathiyah.

Islam Wasathiyah dimaknai sebagai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin; rahmat bagi seluruh alam. Islam Wasathiyah adalah ‘Islam Tengah’ untuk mewujudkan khairu ummah; ummat terbaik. Dimana salah satu dari ciri-cirinya adalah toleransi (tasamuh).

Selama berabad-abad Islam kemudian terus bertumbuh secara damai, ramah, toleran, sampai pada akhirnya di penghujung mileninal ini beberapa kelompok masyarakat hadir dengan wajah Islam yang sebaliknya, keras, dan mengusung semboyan “paling benar sendiri” yang pada gilirannya mengganggu keharmonisan kerukuan umat beragama.

“Toleransi adalah komitmen untuk mencintai kemajemukan, perbedaan, kesatuan ciptaan, dan martabat manusia. “ papar Dr. H. Eno Syafrudien, M.Si. selaku ketua pembina INMIND.

Baca Juga :  Satgas TPPU, Didesak MAKI Agar Fokus Pada Kasus Transaksi Mencurigakan Di Lingkungan Kemenkeu

Melihat fakta bahwa banyaknya kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai toleransi, FGD ini mengundang stakeholder, pemuka agama dan pengurus INMIND untuk berkontribusi dalam perwujudan kerukunan moderasi beragama.

“Toleransi merupakan bagian dari moderasi, kalau dianalogikan toleransi itu adalah produknya, sementara moderasi adalah prosesnya. Terkait masalah lingkup, toleransi merupakan bagian kecil dari moderasi” tambah Rizaldi Lufti, S.T., M.M., M.Sc., M.Ars.

Acara terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama lebih menekankan dalam menyikapi perbedaan dan sikap toleran, sedangkan sesi kedua lebih menekankan toleransi yang seringkali menjadi alat politisasi agama.

Adapun Sesi pertama pada acara ini membahas 4 fokus isu, yaitu

  1. Bagaimana perwujudan kerukunan dan toleransi beragama yang dapat direalisasikan di era ini dalam menyikapi perbedaan atau kesalapahaman toleransi terhadap wajah Islam sekarang?;
  2. Apakah perlu dibangun kembali sikap toleransi di era sekarang yang mengganggu keharmonisan kerukunan antar umat beragama?;
  3. Bagaimana moderasi beragama melalui sikap toleransi didalam menciptakan kondisi pemilu damai 2024?;
  4. Moderasi beragama yang bagaimanakah dalam menyikapi perbedaan dan sikap intoleran untuk menciptakan pemilu damai 2024.?
Baca Juga :  MBG Tuai Banyak Polemik; Anggota Muda PMKRI Jakpus Pertanyakan MBG Meningkatkan Gizi atau Meracuni Generasi Penerus Bangsa Indonesia ?”

Sedangkan Sesi kedua membahas 3 fokus isu, yaitu

  1. Melihat bahwa isu agama selalu dilibatkan dalam politik/politisasi agama. Bagaimana seharusnya wajah Islam yang sekarang dalam menyikapi banyaknya diskriminasi, intoleran dan radikalisme dalam moderasi beragama di era saat ini, khususnya untuk menyikapi kondisi politik di Indonesia saat ini?;
  2. Moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia memiliki pemaksanaan dan kesakralan bagi pemeluknya. Namun, sering terjadi fanatisme terhadap suatu agama dapat merusak keharmonisan beragama. Bagaimana pandangan setiap pemuka agama melihat fanatisme agama yang dapat merusak keharmonisan beragama di Indonesia?;
  3. Moderasi diposisikan berada di tengah, tidak memihak kanan atau kiri. Namun, pada kenyataannya sering sekali terjadi politisasi agama menjelang pemilu 2024. Praktik dalam membangun dan memperkuat moderasi seperti apa dan bagaimana yang dapat mengantisipasi politisasi agama agar terciptanya pemilu damai 2024.?

Selanjutnya, diharapkan penyelenggaraan FGD ini dapat membangun kembali perwujudan kerukunan toleransi beragama di Indonesia yang selama ini keliru sehingga dapat terciptanya pemilu damai 2024.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

x
x