Home » Politik » INMIND Gelar Forum Group Discussion Bertajuk “Moderasi Beragama Demi Terciptanya Pemilu Damai 2024”

INMIND Gelar Forum Group Discussion Bertajuk “Moderasi Beragama Demi Terciptanya Pemilu Damai 2024”

dito 22 Des 2023 155

NasionalPos.com, Jakarta- Bertempat di Hotel Horison Grand Serpong pada hari Rabu 20 Desember 2023 kemaren,  Institut Moderasi Indonesia (INMIND) menyelenggarakan Forum Group Discussion Bertajuk “Moderasi Beragama Demi Terciptanya Pemilu Damai 2024,

Adapun maksud diselenggarakannya forum diskusi ini adalah untuk memperkuat nilai moderasi dan membangun kembali konteks toleransi beragama sebagai perwujudan kerukunan di Indonesia melalui gagasan Islam Wasathiyah.

Islam Wasathiyah dimaknai sebagai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin; rahmat bagi seluruh alam. Islam Wasathiyah adalah ‘Islam Tengah’ untuk mewujudkan khairu ummah; ummat terbaik. Dimana salah satu dari ciri-cirinya adalah toleransi (tasamuh).

Selama berabad-abad Islam kemudian terus bertumbuh secara damai, ramah, toleran, sampai pada akhirnya di penghujung mileninal ini beberapa kelompok masyarakat hadir dengan wajah Islam yang sebaliknya, keras, dan mengusung semboyan “paling benar sendiri” yang pada gilirannya mengganggu keharmonisan kerukuan umat beragama.

“Toleransi adalah komitmen untuk mencintai kemajemukan, perbedaan, kesatuan ciptaan, dan martabat manusia. “ papar Dr. H. Eno Syafrudien, M.Si. selaku ketua pembina INMIND.

Baca Juga :  Skema Kartu Prakerja Disambut Positif Masyarakat Internasional, Bisa Direplikasi ke Program Lain

Melihat fakta bahwa banyaknya kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai toleransi, FGD ini mengundang stakeholder, pemuka agama dan pengurus INMIND untuk berkontribusi dalam perwujudan kerukunan moderasi beragama.

“Toleransi merupakan bagian dari moderasi, kalau dianalogikan toleransi itu adalah produknya, sementara moderasi adalah prosesnya. Terkait masalah lingkup, toleransi merupakan bagian kecil dari moderasi” tambah Rizaldi Lufti, S.T., M.M., M.Sc., M.Ars.

Acara terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama lebih menekankan dalam menyikapi perbedaan dan sikap toleran, sedangkan sesi kedua lebih menekankan toleransi yang seringkali menjadi alat politisasi agama.

Adapun Sesi pertama pada acara ini membahas 4 fokus isu, yaitu

  1. Bagaimana perwujudan kerukunan dan toleransi beragama yang dapat direalisasikan di era ini dalam menyikapi perbedaan atau kesalapahaman toleransi terhadap wajah Islam sekarang?;
  2. Apakah perlu dibangun kembali sikap toleransi di era sekarang yang mengganggu keharmonisan kerukunan antar umat beragama?;
  3. Bagaimana moderasi beragama melalui sikap toleransi didalam menciptakan kondisi pemilu damai 2024?;
  4. Moderasi beragama yang bagaimanakah dalam menyikapi perbedaan dan sikap intoleran untuk menciptakan pemilu damai 2024.?
Baca Juga :  Di Duga Klaim Bantuan dari Kemenkes, Oknum Anggota DPR Bakal dilaporkan ke MKD

Sedangkan Sesi kedua membahas 3 fokus isu, yaitu

  1. Melihat bahwa isu agama selalu dilibatkan dalam politik/politisasi agama. Bagaimana seharusnya wajah Islam yang sekarang dalam menyikapi banyaknya diskriminasi, intoleran dan radikalisme dalam moderasi beragama di era saat ini, khususnya untuk menyikapi kondisi politik di Indonesia saat ini?;
  2. Moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia memiliki pemaksanaan dan kesakralan bagi pemeluknya. Namun, sering terjadi fanatisme terhadap suatu agama dapat merusak keharmonisan beragama. Bagaimana pandangan setiap pemuka agama melihat fanatisme agama yang dapat merusak keharmonisan beragama di Indonesia?;
  3. Moderasi diposisikan berada di tengah, tidak memihak kanan atau kiri. Namun, pada kenyataannya sering sekali terjadi politisasi agama menjelang pemilu 2024. Praktik dalam membangun dan memperkuat moderasi seperti apa dan bagaimana yang dapat mengantisipasi politisasi agama agar terciptanya pemilu damai 2024.?

Selanjutnya, diharapkan penyelenggaraan FGD ini dapat membangun kembali perwujudan kerukunan toleransi beragama di Indonesia yang selama ini keliru sehingga dapat terciptanya pemilu damai 2024.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x