NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui anggaran penggantian gorden untuk rumah dinas (Rudin) anggota DPR sebesar Rp48,7 miliar untuk mengganti gorden yang sudah berusia 13 tahun.
Diketahui, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.
Dari total jumlah tersebut, sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu, Rp11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.
Namun, anggaran gorden Rudin DPR RI itu menunjukkan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi rakyat yang sedang dililit krisis ekonomi di masa pandemi.
“Jika punya tanggungjawab moral maka mestinya DPR dengan mudah bisa memahami betapa keputusan pengadaan gorden dengan anggaran yang fantastis merupakan sesuatu yang tidak sensitif dan tidak peduli pada nasib rakyat,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3/2022).
Merespon kritik tersebut, Sekjen DPR mengklaim pengajuan anggaran itu sudah dilakukan sejak 2009 namun tidak disetujui.
“Gorden-vitrase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu, 13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” ujar Indra kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, proses pengadaan gorden ini dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menggunakan produk dalam negeri.
Indra menjelaskan anggaran Rp48,7 miliar itu diperuntukkan bagi 505 rudin DPR. Setiap rudin dialokasikan sekitar Rp80-90 juta setiap rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya, rata-rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah,” katanya. (*)
