Home » Hukum » Sekjen DPR Berdalih Soal Anggarkan Gorden Rudin Rp 48,7 Miliar

Sekjen DPR Berdalih Soal Anggarkan Gorden Rudin Rp 48,7 Miliar

Dhio Justice Law 28 Mar 2022 90

NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengakui anggaran penggantian gorden untuk rumah dinas (Rudin) anggota DPR sebesar Rp48,7 miliar untuk mengganti gorden yang sudah berusia 13 tahun.

Diketahui, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menetapkan alokasi anggaran lebih dari Rp59 miliar untuk mengganti gorden rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu, Rp11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Baca Juga :  Bukti Elektronik Terkait Kasus Aiman atas Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu Sedang Dianalisis

Namun, anggaran gorden Rudin DPR RI itu menunjukkan ketidakpekaan DPR terhadap kondisi rakyat yang sedang dililit krisis ekonomi di masa pandemi.

“Jika punya tanggungjawab moral maka mestinya DPR dengan mudah bisa memahami betapa keputusan pengadaan gorden dengan anggaran yang fantastis merupakan sesuatu yang tidak sensitif dan tidak peduli pada nasib rakyat,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3/2022).

Merespon kritik tersebut, Sekjen DPR mengklaim pengajuan anggaran itu sudah dilakukan sejak 2009 namun tidak disetujui.

“Gorden-vitrase ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu, 13 tahun lalu sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” ujar Indra kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (28/3/2022).

Baca Juga :  Wacana Jabatan Walikota melalui Pilkada Langsung

Menurutnya, proses pengadaan gorden ini dilakukan dengan mekanisme lelang terbuka dan menggunakan produk dalam negeri.

Indra menjelaskan anggaran Rp48,7 miliar itu diperuntukkan bagi 505 rudin DPR. Setiap rudin dialokasikan sekitar Rp80-90 juta setiap rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya, rata-rata sekitar 80 juta sekian sama pajak 90 jutaan per rumah,” katanya. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewi Astutik, Aktor Jaringan Sabu 2 Ton, Ditangkap di Sihanoukville

ardi

04 Des 2025

Jakarta,NasionalPos.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, Atase Pertahanan RI di Kamboja, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta Bea dan Cukai berhasil menangkap Dewi Astutik alias Mami. Dewi merupakan buronan internasional dan aktor intelektual penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle yang digagalkan Mei 2025, serta terkait beberapa kasus besar tahun …

Masyarakat Bekambit Desak Tindakan Hukum Terhadap PT. SSC Diduga Rusak Lingkungan

ridwan umar

26 Nov 2025

NasionalPos.com, Kalimantan Selatan — Masyarakat Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mendesak penegakan hukum terhadap perusahaan tambang PT. Sebuku Sejaka Coal (PT SSC) yang menutup sejumlah alur sungai. Tindakan PT SSC itu tak hanya berakibat tertutupnya akses nelayan serta masyarakat lain, tapi juga diduga termasuk tindak pidana perusakan lingkungan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Suhermanto, …

Kejari Pesisir Selatan Musnahkan Barang Bukti dari 30 Perkara Berinkracht

Primadoni,SH

25 Nov 2025

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan (Pessel ), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 30 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman kantor Kejari Pesisir Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Mohd. Radyan, S.H., M.H. Pemusnahan barang bukti itu turut …

Poros Rawamangun Desak Usut Tuntas kasus dugaan Kekerasan fisik dan Pelecehan Terhadap 4 ODGJ di Panti Sosial

dito

18 Nov 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Nampaknya Penyandang disabilitas mental belum mengalami perlindungan yang maksimal dari negara, namun bahkan terkesan menjadi obyek tindak kekerasan oleh bukan hanya di kehidupan masyarakat, Melainkan lebih parahnya tindak kekerasan itu mereka alami di pantai Sosial, hal ini disampaikan Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Selasa, 18/11/2025 di Jakarta. “Kasus pelecehan sekaligus …

Merespon keresahan Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak KPK supervisi kasus dugaan Korupsi Bansos di Dinsos DKI Jakarta.

dito

28 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Poros Rawamangun mencium adanya indikasi korupsi dalam pengadaan Bansos DKI Jakarta tahun anggaran 2023 s/d 2025 di lingkungan Dinas sosial Provinsi DKI Jakarta berjumlah puluhan milyar di duga di lakukan oleh mantan Ka dinsos DKI Jakarta inisial PL dan kabid sosial dan kebencanaan berinisial IK, demikian di sampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum …

Terkait Pengadaan Bansos, Dinsos DKI Jakarta di Duga Jadi Sarang Penyamun

dito

23 Okt 2025

NasionalPos.com, Jakarta- Program Bansos Warga Jakarta adalah program kebijakan terbaik Pemda Jakarta baik berkaitan dgn program sosial panti, maupun Bantuan Sosial lainya antara lain PKH, Lansia dan bantuan Bencana lainnya. Akan tetapi dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program bansos tersebut, di duga telah menjadi ladang Bancaan dengan modus operandi dugaan Gratifikasi dan Korupsi …

x
x